Wilayah Adat atau Wilayah Izin: Pertarungan Tanah di Papua Pegunungan

https://dunialuar.id/ Di wilayah Papua Pegunungan, tanah bukan sekadar aset. Ia adalah roh kehidupan, penanda identitas, dan penghubung generasi. Namun kini, tanah-tanah itu dipertaruhkan dalam pertarungan yang tak seimbang: antara klaim adat dan izin resmi negara.

Di satu sisi, masyarakat adat mengklaim hak ulayat yang telah diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan izin usaha untuk tambang, hutan tanaman industri, dan proyek infrastruktur di atas tanah yang sama. Pertanyaannya: mana yang sah—yang diwariskan, atau yang diterbitkan?

Tanah dan Identitas Orang Papua

Di Papua Pegunungan—yang meliputi wilayah seperti Wamena, Lanny Jaya, Nduga, dan Yahukimo—tanah bukan milik individu. Tanah dimiliki secara kolektif oleh marga, suku, atau komunitas adat. Tanah adalah tempat upacara, sumber makanan, dan tempat lahirnya sejarah. Hilangnya tanah berarti hilangnya jati diri.

Ketika negara datang membawa peta konsesi, masyarakat adat sering kali tidak tahu-menahu. Mereka tidak pernah menandatangani persetujuan, apalagi memahami isi dokumen izin. Bahkan dalam banyak kasus, mereka baru tahu tanahnya masuk dalam izin usaha setelah alat berat masuk hutan.

Izin Resmi vs Hak Ulayat

Sistem hukum Indonesia mengakui tanah adat dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan, termasuk UU Pokok Agraria dan UU Otonomi Khusus Papua. Namun pengakuan ini bersyarat: harus ditetapkan secara resmi oleh negara.

Masalahnya, mayoritas tanah adat di Papua belum diakui secara administratif. Belum ada peta resmi, tidak ada sertifikat, dan proses pengakuan hak ulayat sangat lambat. Akibatnya, ketika investor atau perusahaan mengajukan izin kepada pemerintah, negara merasa tidak ada “pemilik resmi” atas tanah tersebut—dan izin pun diterbitkan.

Inilah celah hukum yang menimbulkan konflik.

Kasus di Lapangan: Suara dari Lembah dan Gunung

Contoh paling nyata terjadi di Kabupaten Yahukimo, di mana rencana perkebunan skala besar mendapat izin lokasi dari pemerintah provinsi. Warga kampung sekitar mengaku tidak pernah menyetujui proyek tersebut. Mereka melakukan aksi protes, membakar basecamp perusahaan, dan akhirnya direspon dengan aparat keamanan.

Hal serupa juga terjadi di Lanny Jaya, di mana rencana pertambangan emas di wilayah adat ditolak mentah-mentah oleh pemilik hak ulayat. Mereka khawatir terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya mata air, dan rusaknya tempat keramat mereka.

Konflik seperti ini tidak selalu berakhir dengan kekerasan. Namun, rasa ketidakadilan meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Mereka merasa diasingkan dari tanah mereka sendiri.

Free, Prior and Informed Consent (FPIC): Antara Ide dan Realita

Dalam norma internasional, terutama yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, setiap proyek yang menyentuh wilayah adat harus melalui mekanisme FPIC: persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi lengkap.

Indonesia mengklaim telah menerapkan prinsip ini dalam beberapa kebijakan. Tapi di Papua, FPIC sering kali sekadar formalitas. Sosialisasi dilakukan terburu-buru, kadang hanya kepada tokoh tertentu, dan tidak dalam bahasa lokal. Surat persetujuan pun sering tidak dimengerti oleh masyarakat yang menandatangani.

Alih-alih menjadi bentuk persetujuan, proses ini justru menjadi alat legitimasi proyek yang sebenarnya telah ditentukan dari awal.

Negara, Investor, dan Keterasingan Struktural

Banyak warga Papua menganggap kehadiran negara bukan sebagai pelindung, tapi sebagai pemberi izin kepada pihak luar untuk menguasai tanah mereka. Ketika konflik muncul, aparat keamanan lebih sering membela perusahaan dibanding warga. Kepercayaan publik pun runtuh.

Sementara itu, perusahaan juga merasa mereka sudah mengikuti prosedur resmi. Mereka memiliki izin sah dari pemerintah, membayar pajak, dan berharap mendapat perlindungan. Maka ketika masyarakat adat melakukan blokade atau protes, mereka menganggapnya sebagai gangguan bisnis.

Situasi ini menciptakan lingkaran konflik yang terus berulang.

Jalan Tengah: Mungkinkah?

Penyelesaian konflik tanah di Papua Pegunungan tidak bisa hanya dengan pendekatan hukum formal. Dibutuhkan pengakuan penuh terhadap eksistensi wilayah adat secara substantif, bukan administratif.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mempercepat pengakuan wilayah adat secara resmi melalui pemetaan partisipatif dan sertifikasi hak kolektif.

2. Menunda penerbitan izin usaha di wilayah yang berpotensi konflik sampai ada persetujuan nyata dari masyarakat adat.

3. Melibatkan tokoh adat dalam proses izin dan negosiasi, bukan hanya pemerintah dan investor.

4. Menggunakan mediasi adat sebagai metode penyelesaian konflik yang menghormati struktur sosial lokal.

5. Transparansi data izin, agar masyarakat bisa tahu apa yang direncanakan di tanah mereka sebelum terlambat.

Penutup: Tanah Bukan Sekadar Objek Ekonomi

Tanah bagi masyarakat Papua Pegunungan bukan sekadar aset ekonomi yang bisa dijual atau disewakan. Tanah adalah rumah spiritual, identitas budaya, dan warisan leluhur. Ketika tanah dirampas atas nama pembangunan, yang hilang bukan hanya lahan, tapi makna hidup orang Papua itu sendiri.

Jika negara benar-benar ingin membangun Papua, maka harus mulai dengan menghormati cara hidup dan hak dasar masyarakat adat. Pembangunan tidak bisa dibangun di atas tanah yang disengketakan, apalagi yang ditangisi.

Baca juga https://kabarpetang.com/