Sejarah Indonesia tak lepas dari dua era besar yang sangat menentukan arah perjalanan bangsa: Orde Lama dan Orde Baru. Transisi dari satu era ke era lain bukanlah perubahan biasa, melainkan titik balik besar yang berdampak luas terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya bangsa. Transisi ini bukan hanya pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, tetapi juga sebuah perubahan paradigma kekuasaan yang berlangsung dramatis dan penuh kontroversi.
Apa Itu Orde Lama dan Orde Baru?
Orde Lama merujuk pada periode kepemimpinan Presiden Soekarno sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga pertengahan tahun 1960-an. Era ini ditandai dengan semangat revolusi, politik konfrontasi, dan penerapan sistem Demokrasi Terpimpin. Soekarno memposisikan dirinya sebagai tokoh pemersatu bangsa sekaligus figur sentral yang mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan.
Sementara itu, Orde Baru adalah masa pemerintahan Soeharto yang dimulai sejak 1966 hingga lengsernya beliau pada 1998. Era ini ditandai dengan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pemerintahan yang sangat militeristik serta sentralistik. Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan dukungan militer setelah peristiwa G30S/PKI, yang menjadi pintu masuk perubahan besar dalam tatanan politik nasional.
Akar Masalah: Ketegangan Politik di Era Orde Lama
Menjelang pertengahan 1960-an, Indonesia menghadapi ketegangan multidimensi. Krisis ekonomi terjadi di mana-mana; inflasi mencapai angka lebih dari 600%. Secara politik, ketegangan antara Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kekuatan sipil lainnya seperti PNI dan NU semakin memanas. Soekarno mencoba menyeimbangkan kekuatan melalui konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis), tetapi strategi ini justru memperkeruh suasana.
Peristiwa puncaknya adalah Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) yang menjadi momen krusial dalam sejarah Indonesia. Setelah peristiwa ini, kekuasaan Soekarno mulai melemah drastis, dan Soeharto—yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad)—perlahan mengambil alih kendali.
Naiknya Soeharto dan Awal Orde Baru
Setelah G30S, Soeharto diberikan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) oleh Soekarno, yang menjadi dasar legitimasi militer untuk mengambil alih wewenang. Pada 1967, MPRS secara resmi mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Tahun berikutnya, Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia secara resmi.
Era Orde Baru pun dimulai. Salah satu fokus utamanya adalah “stabilisasi dan rehabilitasi“. Pemerintah memberantas sisa-sisa pengaruh komunis, menghapuskan unsur-unsur kiri dalam struktur pemerintahan, dan memperkuat peran militer dalam kehidupan politik dan sipil melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI.
Perubahan Besar dalam Struktur Politik
Orde Baru membawa sistem politik yang lebih terstruktur dan terkontrol. Partai politik direduksi dan dimerger menjadi tiga: Golkar, PPP, dan PDI. Pemilu dijalankan setiap lima tahun, tetapi hasilnya bisa ditebak: Golkar selalu menang mutlak.
Soeharto juga memperkuat birokrasi negara dan menjadikan pegawai negeri sebagai basis dukungan politik. Sementara itu, kebebasan pers dan oposisi dibatasi ketat. Siapa pun yang mengkritik pemerintah bisa dianggap subversif dan menghadapi risiko penangkapan atau pembungkaman.
Dampak Ekonomi dan Pembangunan
Salah satu keberhasilan yang diakui dari Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pemerintah membuka diri terhadap investasi asing, membangun infrastruktur, dan meningkatkan produksi pangan melalui program Revolusi Hijau. Namun, pembangunan ini juga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan korupsi yang sistemik, terutama di lingkaran kekuasaan terdekat Soeharto dan keluarganya.
Warisan yang Kompleks
Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru memang menciptakan stabilitas dan kemajuan ekonomi, namun dengan harga yang mahal: pembungkaman demokrasi, dominasi militer dalam pemerintahan, dan pelanggaran HAM, terutama terhadap mereka yang dituduh sebagai simpatisan PKI.
Sementara Orde Lama memberi ruang luas bagi kebebasan berekspresi tapi terjebak dalam konflik ideologis, Orde Baru membawa stabilitas namun dengan otoritarianisme yang ketat. Keduanya mencerminkan dua kutub ekstrem dalam sejarah politik Indonesia.
Refleksi dan Pembelajaran
Transisi antara dua orde ini adalah momen penting yang masih meninggalkan jejak hingga hari ini. Reformasi 1998 adalah respon atas akumulasi kekecewaan terhadap Orde Baru, tapi juga bagian dari warisan panjang sejarah politik Indonesia.
Yang penting untuk kita sadari adalah: sejarah tidak pernah hitam-putih. Baik Orde Lama maupun Orde Baru memiliki sisi baik dan buruknya masing-masing. Tugas kita sebagai generasi penerus bukan hanya menghafal tanggal dan tokoh, tapi memahami konteks, sebab-akibat, serta nilai-nilai yang bisa diambil untuk masa depan bangsa.
Baca Juga Artikel Lainnya Ini Cara Kemensos Ajukan Soeharto Jadi Pahlawan
